Pekanbaru – Pemerintah Kota Pekanbaru terus berinovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan mempercepat digitalisasi arsip melalui aplikasi Srikandi.
Sosialisasi Integrasi Arsip Digital melalui Aplikasi Srikandi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru yang digelar pada Rabu (14/8/2024) di Hotel Resty Menara, menjadi momentum penting dalam mewujudkan pemerintahan yang lebih efektif dan transparan.
Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution, ST., M.Si dalam sambutannya menyampaikan bahwa aplikasi Srikandi merupakan solusi tepat untuk mengatasi tantangan pengelolaan arsip konvensional yang selama ini seringkali memakan waktu dan berpotensi menimbulkan kesalahan.
“Dengan aplikasi Srikandi, kita dapat mengakses informasi secara lebih cepat dan akurat, serta mempermudah proses pengambilan keputusan,” ujarnya.
Salah satu tantangan besar dalam proses digitalisasi adalah mengintegrasikan arsip-arsip lama yang masih dalam bentuk fisik. Namun, Pemko Pekanbaru optimis dapat mengatasi hal ini dengan dukungan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Karena aplikasi Srikandi yang sudah dilaksanakan dapat menjadi lompatan bagi Pemko Pekanbaru dalam mewujudkan E-government. Jadi besok kita gunakan Srikandi,” ucapnya.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Pekanbaru, Hj. Erna Juita, SH,. M.Si, menyebut ada 193 peserta dari berbagai tingkatan, mulai dari kepala perangkat daerah hingga operator, turut serta dalam sosialisasi.
“Dengan digitalisasi arsip melalui aplikasi Srikandi, diharapkan dapat memberikan kemudahan akses, meningkatkan akurasi data, dan memperkuat akuntabilitas dalam pemerintahan”. Ungkap Erna.
Sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan upaya OPD dalam pengelolaan arsip, Pemerintah Kota Pekanbaru memberikan penghargaan kepada sepuluh OPD dengan nilai Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI) terbaik.
Adapun sepuluh OPD yang berhak menerima penghargaan adalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip), Sekretariat DPRD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pertanian dan Perikanan, Sekretariat Daerah, Dinas Perumahan dan Permukiman (Dinas Perkim), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dan Kecamatan Marpoyan Damai.
“Audit ASKI telah memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi pengelolaan arsip di setiap OPD. Melalui sosialisasi ini, kita ingin terus meningkatkan kualitas pengelolaan arsip dan menjadikan Pekanbaru sebagai barometer pengelolaan arsip yang baik. Sekaligus pengelolaan arsip semakin terintegrasi, efisien, dan akuntabel,” tutupnya.
